Lebih dari 40 organisasi berkolaborasi pada Tekanan Komersial Global Proyek Penelitian Tanah, yang disintesis studi kasus 27, studi tematik dan ikhtisar regional.

Laporan ini juga mencakup data terbaru dari Matrix proyek Tanah berkelanjutan untuk memantau skala besar transaksi tanah, dan mencakup satu dekade penuh transaksi tanah dari 2000-2010. Transaksi itu berjumlah lebih dari 200 juta hektar lahan - atau delapan kali ukuran Inggris.

Penelitian ini mengungkapkan beberapa kecenderungan yang belum dilaporkan secara luas dalam gelombang liputan media baru-baru ini transaksi tanah. Pertama, elit nasional memainkan peran lebih besar di akuisisi lahan dari yang telah dicatat to date dengan laporan media yang berfokus pada investor asing.

Kedua, makanan tidak fokus utama dari transaksi tanah. Dari 71 juta hektar dalam transaksi bahwa penulis bisa lintas-referensi, 22% adalah untuk pertambangan, pariwisata, industri dan kehutanan dan tiga-perempat dari 78% sisanya untuk produksi pertanian untuk biofuel.

Para peneliti menemukan bahwa sementara transaksi tanah yang luas dapat menciptakan peluang, mereka lebih mungkin menyebabkan masalah bagi anggota masyarakat termiskin, yang sering kehilangan akses atas tanah dan sumber daya yang penting untuk mata pencaharian mereka. "Dalam kondisi saat ini, skala besar ke tanah mengancam hak-hak dan mata pencaharian masyarakat pedesaan yang miskin dan khususnya perempuan," kata laporan penulis Dr Ward Anseeuw dari Pusat Penelitian Pertanian Prancis untuk Pembangunan Internasional, CIRAD.

Selain itu, pekerjaan yang dijanjikan belum terwujud, dan dalam ketergesaan mereka untuk menarik investasi, pemerintah kehilangan pajak jangka panjang dan pendapatan sewa yang dinegosiasikan kesepakatan yang lebih baik bisa memberikan.

"Kompetisi untuk tanah menjadi semakin global dan semakin tidak merata. Tata kelola korupsi, lemah dan kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan, yang merupakan fitur kunci dari lingkungan yang khas di mana skala besar akuisisi tanah berlangsung, berarti bahwa manfaat keuntungan miskin yang dari kesepakatan tersebut tetapi membayar biaya tinggi, "kata Dr Madiodio Niasse, Direktur Sekretariat Koalisi Tanah Internasional, yang anggotanya termasuk badan-badan PBB, Lembaga Keuangan Internasional, lembaga penelitian, dan masyarakat sipil dan organisasi petani.

Hak atas tanah lemah masalah lain. "Sebagai pemerintah memiliki tanah itu adalah mudah bagi mereka untuk sewa daerah yang luas kepada investor, tetapi manfaat bagi masyarakat lokal atau nasional kas sering minim," kata rekan penulis, Dr Lorenzo Cotula dari Institut Internasional untuk Lingkungan dan Pembangunan. "Ini menyoroti kebutuhan bagi masyarakat miskin untuk memiliki hak kuat atas tanah yang mereka telah hidup selama beberapa generasi."

"Ada sedikit temuan kami menunjukkan bahwa 'tanah meraih' istilah tidak banyak layak", kata Dr Michael Taylor, Manajer Program ILC Sekretariat, Kebijakan Global dan Afrika, yang mengkoordinasikan proses studi dan co-menulis laporan sintesis.

Selain itu, tata kelola ekonomi gagal kaum miskin pedesaan. Rezim perdagangan internasional memberikan perlindungan hukum yang kuat kepada investor internasional, sementara pengaturan internasional yang lebih sedikit dan kurang efektif telah dibentuk untuk melindungi hak-hak masyarakat miskin pedesaan atau untuk memastikan bahwa perdagangan dan investasi yang lebih besar diterjemahkan ke dalam pembangunan berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan yang inklusif.

Sebagian dari masalah ini juga banyak yang berpikir bahwa para pembuat kebijakan pertanian skala kecil tidak memiliki masa depan dan bahwa skala besar, pertanian intensif adalah cara terbaik untuk mencapai keamanan pangan dan mendukung pembangunan nasional.

Perampasan dan marginalisasi masyarakat miskin pedesaan bukanlah hal baru. Sebaliknya, buru-buru lahan saat ini merupakan percepatan proses yang sedang berlangsung, dan satu yang muncul akan terus berlanjut. Laporan ini dengan demikian menyimpulkan bahwa kita berada di persimpangan jalan sehubungan dengan masa depan masyarakat pedesaan, tanah berbasis produksi dan ekosistem di banyak daerah di Selatan.

Laporan ini merekomendasikan bahwa pemerintah dan investor:

    * Mengakui dan menghormati hak-hak tanah dan sumber daya adat masyarakat pedesaan,
    * Menempatkan produksi petani kecil di pusat strategi untuk pembangunan pertanian,
    * Membuat pekerjaan hak asasi manusia internasional hukum bagi masyarakat miskin,
    * Membuat keputusan-keputusan atas tanah yang transparan, inklusif dan akuntabel
    * Menjamin keberlanjutan lingkungan dalam pengambilan keputusan atas tanah dan air berbasis akuisisi dan investasi.

Laporan ini sangat mendesak model investasi yang tidak melibatkan skala besar akuisisi tanah, melainkan bekerja sama dengan pengguna lahan lokal, menghormati hak-hak tanah mereka dan kemampuan skala kecil petani sendiri untuk memainkan peran kunci dalam berinvestasi untuk memenuhi makanan dan sumber daya tuntutan masa depan.

info by DataCenter