membumikan-ekonomi-syariah-di-indonesia_41.jpg

MEMBUMIKAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

Medan, 29 Mei 2015; Acara dialog Ulama tentang Optimalisasi peran Ulama dalam Membumikan Ekonomi Syariah di Nusantara, bersama Prof. Dr. Jaih Mubarok, SE., MH., M.Ag., dari Dewan Syarian Nasional MUI Pusat Jakarta, acara diselenggarakan di Hotel Garuda Medan, pada tanggal 29/5. Acara ini dimotori Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Sumatera Utara, Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara dan Hotel Garuda Plaza Medan.

Prof. Dr. Jaih Mubarok, SE., MH., M.Ag.  didalam dialog ini mengatakan, untuk mengembangkan ekonomi syariah harus dibedakan untuk tiga kelompok masyarakat fadhilah, jahilah dan fasiqah. Ia berharap, sistem ekonomi syariah bukan sebagai alternatif tapi sebagai pilihan. Guru Besar Hukum Islam pada Fakultas Syariah dan dan Hukum UIN Bandung ini melihat institusi keuangan syariah di indonesia saat ini sebagai institusi yang berkembang secara bertahap ( tadrij) yang senantiasa menuju pada kesempurnaan. Prof. Dr. Jaih ini membagi masyarakat indonesia  ke dalam tiga kelompok dilihat dari pemahaman terhadap ekonomi  syariah.  pertama, masyarakat yang faham dan sadar serta berkomitmen  untuk membumikan ekonomi syariah (kelompok utama/ fadhilah). Kedua, masyarakat yang belum tahu dan belum mengerti ekonomi syariah (kelompok awam / jahilah), dan ketiga, masyarakat yang sudah tahu dan mengerti ekonomi syariah tapi belum memperoleh hidayah dari Allah SWT untuk membumikan ekonomi syariah (kelompok ingkar / fasiqah).

Kemudian Prof. Jaih mengatakan, membanding-bandingkan sistem keuangan syariah dengan sistem keuangan konvensional tidak selamanya tepat karena bisnis keuangan konvensional telah tumbuh dan berkembang sebelum indonesia merdeka, sementara usaha industri keuangan syariah masih berumur dua dasawarsa. “Oleh karena itu, saya melihat tidak tumbuhnya pengembangan produk syariah lebih banyak disebabkan keterbatasan kita untuk mengembangkannya, bukan karena akadnya. pangsa pasar ekonomi syariah yang  masih minim (kisaran 5%), saya kira harus dipikirkan bersama guna menemukan solusi strategisnya. Tidak  dapat diserahkan hanya kepada salah satu pihak saja. Pihak industri, regulator dan berbagai pemangku kepentingan harus duduk bersama untuk menemukan solusinya dan meneguhkan komitmennya,” ungkap Prof. Dr Jaih Mubarok.

Dipenutup dialognya, Prof. Dr. Jaih Mubarok, mengatakan, “Saya ingin turut serta dan menyaksikan kejayaan ekonomi syariah di Tanah air dengan eksistensi yang signifikan sehingga dapat memberikan kemanfaatan dan kemashlahatan yang besar bagi pembangunan bangsa ini. pada saatnya nanti sistem ekonomi syariah harapan saya menjadi sistem yang dominan untuk diterapkan, bukan sebagai alternatif tapi sebagai pilihan".

Menanggapi dialog ini Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis UNPAB, Rahmat Hidayat, SE., MM,  yang juga hadir dalam dialog tersebut mengatakan, “sejarah membuktikan bahwa sistem ekonomi kapitalisme dan liberalisme bukan merupakan sistem ekonomi yang ideal dan berhasil dalam membangun kesejahteraan manusia. Walaupun krisis ekonomi telah berulang kali terjadi semenjak tahun 1930, 1940, 1970, 1997, 2008, namun hal tersebut tidak cukup dijadikan sebuah pelajaran untuk merubah kebijakan ekonomi di berbagai negara. Bahkan mayoritas negara-negara yang pernah dilanda krisis tetap setia dan mengklaim bahwa sistem ekonomi yang dianut telah berhasil. Terdapat beberapa faktor yang menyulitkan sebagian negara untuk merubah haluan kebijakan ekonominya, faktor tersebut terdiri dari faktor internal dan eksternal”. Imbuh Dekan disela-sela dialog berlangsung kepada red.

Rahmat juga menambahkan, “Dari berbagai pola penerapan ekonomi Islam di dunia, dapat disimpulkan terdapat 2 (dua) pola penerapan ekonomi Islam di negara-negara Islam termasuk negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Yaitu Hard Power dan Soft Power”. Kemudian Rahmat juga mengatakan, didalam kepemimpinan ini akan dikembangkan penelitian dan studi tentang ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi & Bisnis UNPAB, hasil penelitian dan studi akan menjadi kajian dan rekomendasi kepada pemangku kebijakan di daerah dan propinsi, demikian kata Rahmat.

Hadir dalam Dialog ini beberapa petinggi UNPAB, antara lain, Rektor I UNPAB, Drs, H. Kasim Siyo, M.Si., Ph.D., Dekan Fakultas Agama Islam, Hadi Suprapto, S.Ag., Kepala BPAA UNPAB, Muhammad Doni Lesmana, S.Kom., Ketua Prodi Manajemen, Drs. H. Anwar Sanusi, M.Si., Ketua LPro UNPAB, Efrizal Adil, SE., MA., dan Staff FEB UNPAB Medan, Minon Abdullah, S.Pd.I, MH.

Berita Lainnya